Ketua umum Serikat Petani Indonesia (SPI), Henry Saragih menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) perkelapasawitan di Indonesia tidak menyentuh persoalan petani Indonesia.
Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) menilai Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) semakin jauh dari kepentingan petani.
Salah satu langkah konkritnya, kata Darto lagi, yang dapat dilakukan adalah adalah dengan kebijakan yang menyertakan petani dalam rantai pasok biodiesel.
Selama tiga tahun terakhir petani mengalami kemerosotan harga, yang berdampak kepada penghasilan.
Selama ini petani sawit masih menjual komoditasnya ke tengkulak yang terhubung dengan industri biodiesel, yang selama ini bermain di sektor hulu dan hilir.
Peraturan PMK 191/PMK.05/2020 terbaru ini sebenarnya hanya untuk menyokong kepentingan para pelaku industri hilir sawit melalui program besar biodiesel B30
Serikat Petani Indonesia (SPI) mengeluhkan lonjakan harga pupuk nonsubsidi yang mencapai 100 persen pada pekan pertama Januari 2022.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) SPKS, Mansuetus Darto menilai, penghentikan ekspor yang sifatnya sementara dengan batasannya mampu menjaga ketersediaan minyak goreng dalam negeri secara merata dengan harga yang bisa dijangkau.
Ketum SPI Sesalkan Keputusan Pemerintah Impor Beras.
Kebijakan ini akan memperburuk kesejahteraan petani dan juga merugikan konsumen di Indonesia.